Tak Terima Gegara Tak Lulus TWK, Yudi Purnomo : ‘Kurang Merah Putih Apa Kami?’

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo. Foto : detik.com

Rancah.com – Terkait dia dan 74 pegawai dinyatakan tak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo mengaku tak habis mengerti.

Tak hanya mereka telah berkarir memberantas korupsi selama bertahun-tahun, Yudi bersama puluhan pegawai tersebut juga telah menandatangani kesetiaan kepada NKRI, UUD 1945 dan Pancasila, serta tak ikut terlibat organisasi terlarang.

“Jadi seluruh pegawai yang ikut tes itu sudah memberikan pernyataan cinta tanah air, setia kepada UUD dan Pancasila, serta tak pernah ikut organisasi terlarang,” kata Yudi Purnomo seperti dikutip dari laman detik.com, Jumat (14/5/2021).

Yudi mengaku sangat aneh bila para penyelidik dan penyidik yang telah bertahun-tahun memberantas korupsi, mengungkap kasus-kasus besar untuk menyelamatkan NKRI, justru dianggap tak punya wawasan kebangsaan.

Bahkan, menjadi aneh pula karena di antara mereka yang dianggap tak memenuhi syarat itu adalah para mantan perwira polisi yang pernah bertugas di sejumlah daerah konflik untuk mempertahankan NKRI.

Selain itu, ada pula penyidik yang pernah mendapat penghargaan dari FBI karena kompetensi dan integeritasnya. Juga ada direktur yang pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi.

“Jadi kurang nasionalis apa kami ini? Kurang merah putih apa?,” kata Yudi menggugat.

Dalam hal ini, Yudi mengatakan bahwa sebagai pegawai KPK yang direkrut lewat program Indonesia Memanggil Angkatan II, dia mengaku dapat mengerjakan semua soal dengan baik. Bahkan, dirinya juga menegaskan selama bekerja di KPK hubungannya dengan para pegawai lain berjalan baik tanpa terkendala isu agama.

“Bahkan saya juga memberikan sambutan. Jadi isu keberagaman, pluralisme itu sudah selesai bagi kami di KPK,” ujarnya.

Dan pada kenyataannya, Yudi justru menjadi bagian dari 75 pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan, solusi dari pimpinan KPK seharusnya bukan meminta mereka untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab ke atasan lansung. Dia menilai bahwa seharusnya mereka dibina dan dibimbing bila memang dianggap tak memenuhi syarat.

“Di awal kami diberitahu pimpinan bahwa tes ini cuma assessment. Belum lagi kalau merujuk keputusan MK bahwa alih status ke ASN tidak boleh merugikan pegawai,” paparnya.