Kritik Anies Baswedan Soal Penutupan TPU, PKS : ‘Harusnya Batasi Pengunjung’

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz. Foto : Dok. Humas Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta

Rancah.com – Ketidaksetujuan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal larangan ziarah selama Lebaran turut disampaikan oleh PKS DKI Jakarta. Menurut PKS, seharusnya tempat pemakaman umum (TPU) tetap dibuka dengan kapasitas terbatas.

“Saya tidak setuju jika makam ditutup tapi memang harus dibatasi pengunjungnya agar tidak terjadi kerumunan,” kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz seperti dikutip dari laman detik.com, Minggu (16/5/2021).

Dikatakan oleh Aziz, bahwa penutupan TPU ini juga berdampak pada pedagang sekitar. Dimana, salah satunya kepada pedagang kembang.

“Ya pasti ada dampaknya pada UKM yang berjualan di sekitar kuburan,” kata dia.

Maka dari itu, Aziz meminta Pemprov DKI membuat kajian yang matang sebelum membuat kebijakan. Hal ini salah satunya kajian mengenai tempat yang berisiko menularkan Covid-19 saat dibuka.

“Kami mengusulkan sebelum membuat kebijakan sebaiknya dibuat kajian yang sesuai, terkait tempat yang bisa dibuka atau ditutup sebaiknya diputuskan berdasarkan kajian akan resiko yang timbul untuk penyebaran COVID-19,” kata dia.

Bahkan, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta juga mengkritik kebijakan Anies itu. Menurut PDIP, larangan ziarah makan itu gagal, sebab warga masih datang ke makam seperti yang terjadi di TPU Tegal Alur.

“Keputusan Gubernur seperti itu, tapi keputusan Gubernur tidak diimbangi dengan pengawasan, al hasilnya kan mubazir Pergub itu. Kenapa tidak berhasil ya karena memang pengawasan di lapangannya tidak baik, karena sosialisasi nggak baik juga,” kata Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono.

Diungkapkan oleh Gembong, bahwa ziarah makam adalah tradisi. Oleh karena itu, perlu ada adanya sosialisasi ketika kebijakan itu dilarang.

“Kan selalu berkaitan, ketika Pergub itu dikeluarkan harusnya Pemprov harusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kenapa perlu sosialisasi, karena sudah menjadi kebiasaan warga Jakarta kan setiap habis lebaran mereka ziarah ke makam. Ketika kebiasaan itu dilarang perlu ada sosialisasi,” katanya.

Di samping itu, Gembong menyoroti pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI. Bahkan, dia menyebut harusnya ziarah makam itu dilakukan pembatasan bukan pelarangan.

“Dilarang tapi tidak dilakukan pengawasan, dilarang tapi tidak dilakukan pengawasan, kan jadi repot. Sehingga kasus di Tegal Alur jadi masalah. Karena tidak ada solusi. Coba misalnya dibuat solusi, misalnya diatur jam, jam sekian, kan orang jadi berpikir, ‘kalau saya nggak boleh jam sekian, ya jam sekian’ harusnya seperti itu. Tapi kan oleh Pemprov tidak dilakukan itu. Jadi Pergub tidak mubazir, supaya tidak mubazir (ada pengaturan). Kalau sekarang kan mubazir, ada Pergub tetapi faktanya sekarang tetap berjalan seperti biasa,” jelasnya.