Bicara Soal Rencana Pajak Sembako, Ganjar Pranowo : ‘Kebangeten Kalau Dilakukan’

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo. Foto : detik.com

Rancah.com – Mennaggapi rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut hal itu keterlaluan jika direalisasikan.

“Itu belum jelas ya, tapi menurut saya kebangeten lah kalau itu dilakukan,” kata Ganjar seperti dikutip dari laman detik.com, Sabtu (12/6/2021).

Diketahui, adanya rencana pajak sembako ini tertuang dalam draft RUU Revisi UU no 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun Ganjar menyebut jika masih ada peluang RUU ini tidak disahkan.

“Oh itu kalau tidak salah draft undang-undang kan ya? Kalau undang-undang masih lama, tapi apakah seteknis itu? Saya kok tidak yakin. Jangan kebangetan lah kalau itu,” terangnya.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, pemerintah berencana untuk mengenakan tariff PPN pada barang kebutuhan pokok. Adapun hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar di media.

Sementara itu, beberapa barang uang masuk ke dalam kategori barang kebutuhan pokok, di antaranya beras, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, susu, dan telur.

Adanya rencana soal PPN itu jelas disayangkan dan dikecam oleh sejumlah pihak. Seperti halnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang heran terhadap keinginan pemerintah karena dinilai hendak mencari uang dengan mencekik rakyatnya sendiri.

“Sangat memberatkan karena pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan akan menaikkan harga barang dan jasa tersebut, padahal upah tidak mengalami kenaikan. Dengan kata lain, upah tetap tapi harga barang naik, sehingga menurunkan daya beli masyarakat, termasuk buruh,” kata Ketua KSPI, Said Iqbal.

Tak hanya itu, penolakan juga datang dari anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin. Menurutnya, kebijakan PPN atas barang kebutuhan pokok bisa mendistorsi proses pemulihan daya beli masyarakat yang sempat turun akibat pandemi Covid-19.

“Mayoritas pedagang bahan pokok di pasar maupun warung kecil, umumnya pengusaha kecil-menengah dengan pelanggan dari kalangan yang sama. Padahal, mayoritas pembeli barang kebutuhan pokok saat ini mengalami penurunan daya beli akibat pandemi,” ujar Puteri.

“Makanya seharusnya kita fokus untuk menjaga kemampuan konsumsi bagi kalangan tersebut. Terlebih, perlu diingat bahwa komponen konsumsi rumah tangga ini menjadi kontributor terbesar yang mencapai sekitar 57% bagi perekonomian kita,” sambungnya.