Kedepannya Netflix Akan Kena Pajak, Seperti Apa Sistemnya?

Rancah.com – Belakangan ini, Netflix ramai diperbincangkan di kalangan para pemerintahan. Bukan soal pemblokiran atau materi konten, tetapi permasalahan pajak. Menurut Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Netflix selama ini tidak membayar pajak karena belum berbentuk Badan Usaha Tetap sehingga tidak menjadi wajib pajak di Indonesia. Faktanya menurut data yang dihimpun oleh Statista, jumlah pelanggan Netflix di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 481.450 orang. Di tahun ini, diperkirakan jumlah pelanggan akan semakin membengkak hingga 906.800 orang.

Namun, pemerintah menjamin permasalahan ini akan coba diselesaikan. Sistemnya akan dimasukkan ke dalam Omnibus Law. Sri Mulyani menegaskan, dalam Omnibus Law ini akan mengatur perpajakan untuk perdangangan elektronik. RUU juga akan diterbitkan untuk memperjelas bagaimana cara Netflix melaporkan pendapatan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tujuannya satu, agar Netflix menjadi subyek pajak luar negeri yang punya kewenangan memungut dan menyetor pajak kepada pemerintah juga demi memberikan manfaat bagi bangsa.

Selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Netflix juga akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Pajak ini dikalkulasi berdasarkan jumlah pendapatan di Indonesia atau economic presence dalam ketentuan Badan Usaha Tetap yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan untuk persentase tarif pajak yang dikenakan hingga kini belum ditentukan, semua tergantung pada perilisan Omnibus Law.




Loading...

close