Home Berita Nasional Akhirnya Dicabut, Ini Isi Surat KPAI yang Meminta Audisi PB Djarum Dihentikan

Akhirnya Dicabut, Ini Isi Surat KPAI yang Meminta Audisi PB Djarum Dihentikan

Menpora mengumumkan kesepakatan antara KPAI dan PB Djarum. Foto: Rahel Narda Caterin/detikcom

Rancah.com – Mediasi antara KPAI dan PB Djarum mengenai polemik penghentian audisi umum pencarian bibit unggul bulutangkis membuahkan hasil.

KPAI mencabut surat yang meminta PB Djarum menghentikan audisi. Seperti apa surat yang sempat memicu polemik itu?

“KPAI sepakat untuk mencabut surat KPAI tanggal 29 Juli 2019 tentang permintaan pemberhentian audisi Djarum,” demikian bunyi pernyataan bersama yang diteken pada Kamis (12/9/2019) hari ini.

Pihak-pihak yang meneken surat kesepakatan bersama itu antara lain KPAI, PB Djarum, PBSI, dan turut diketahui oleh Kemenpora. Surat ini dibacakan oleh Menpora Imam Nahrawi dalam konferensi pers bersama.

Sedangkan di sisi lain, PB Djarum sepakat untuk melakukan modifikasi nama. Tidak ada lagi nama Djarum dalam audisi ini.

“Djarum Foundation, bahwa PB Djarum sepakat untuk mengubah nama yang semula Audisi Umum PB Djarum 2019 menjadi Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis, tanpa menggunakan logo, merek, dan brand image Djarum,” ujar Imam.

Perihal adanya surat permintaan penghentian audisi kepada PB Djarum itu, selama ini tidak pernah secara gamblang diakui keberadaannya oleh KPAI. Ketika isi surat ditanyakan ke Ketua KPAI Susanto, dia menyatakan bahwa sudah ada kesepakatan bersama.

“Komitmen bersama yang dimaksud adalah audisi tetap berjalan namun menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Bukan menghentikannya,” kata Susanto ketika ditanya mengenai surat ini.

Begini isi dari surat yang diteken langsung oleh Ketua KPAI Susanto tersebut:

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya terhadap perlindungan anak sepenuhnya dari bahaya rokok dan eksploitasi, KPAI meminta kepada Pimpinan Djarum Foundation untuk menghentikan kegiatan audisi Badminton Djarum Foundation yang akan dilaksanakan di beberapa kota pada bulan Juli-November 2019 guna melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi industri rokok.

Selain ditujukan kepada PB Djarum, surat ini juga ditembuskan ke tujuh pihak:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindngan Anak
3. Menteri Pemuda dan Olahraga RI
4. Menteri Kesehatan RI
5. Kepala BPOM RI
6. Ketua KONI
7. Ketua Umum PBSI

Sumber: Detik.com







Loading...