Gubernur Anies Kecolongan Terus, Apa Kabar TGUPP?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan sesi wawancara khusus dengan Tribun Network di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018). Pada wawancara tersebut tim Tribun membahas mengenai kinerja Anies selama 1 tahun kebelakang sekaligus kinerja kedepannya yang akan dia lakukan. Tribunnews/Jeprima

Rancah.com – Ramai dibicarakan tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkali-kali kecolongan, terakhir soal rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dalam surat izin pelaksanaan Formula E di Monas yang dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), malah makin bikin heboh. Bagaimana bisa seorang Gubernur bisa kecolongan hal-hal yang sangat krusial begitu?

Dilansir dari laman detik.com, sebelumnya, Anies dianggap oleh publik tak hati-hati saat mengangkat Donny Andy Saragih sebagai Direktur Utama PT TransJakarta. Pasalnya, dalam hitungan tak lebih dari seminggu, putusan itu lantas dianulir karena ternyata Donny berstatus terpidana kasus penipuan. Ironisnya, entah tidak tahu ataukah menganggap hanya angin lalu bahwa Donny seorang terpidana.

Begitu juga ketika Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta merevitalisasi kawasan Monas dengan cara menebang ratusan pohon. Kebijakan ini mengundang polemik panjang dan melibatkan pemerintah pusat. Penjelasannyapun terkesan simpang siur dan saling lempar tanggung jawab. Ada apa ini sebenarnya?

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai hal tersebut terjadi karena pengawasan Anies terhadap kebijakan dan kinerja bawahannya lemah. Lemahnya kontrol itu terjadi karena Anies terlalu percaya kepada anak buahnya. “Gubernur terlalu percaya anak buahnya,” ujar Trubus kepada wartawan. “Kurang kontrol mungkin karena kerjaannya banyak, sementara dia belum punya wakil.” (14/02/2020) dikutip dari detik.com.

Padahal, jika ditinjau lagi, terutama dalam kisruh Formula E, menurut Trubus, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah melakukan kesalahan prosedur. Seharusnya, dinas tersebut melakukan dialog terlebih dahulu dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) baru memberikan rekomendasi pada gubernur.

“Ini kan terlihat rekomendasi Dinas Kebudayaan terburu-buru,” kata Trubus, yang juga pengajar di Universitas Trisakti, Jakarta. “Apakah ini semata-mata kepala dinas lalai atau malah ada kesengajaan?”

Sebenarnya, menurut Trubus, Anies punya alat kontrol melalui Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk pada 2018. Tim dengan biaya operasional hampir Rp 20 miliar setahun ini kalau berjalan optimal dinilai akan efektif membantu Anies mengawasi kebijakan yang disusun kepala dinas. Apakah TGUPP tak berfungsi sebagaimana mestinya?

Menurut Trubus, TGUPP ini tupoksinya bagus. Kalau berjalan baik, bisa ikut membenahi birokrasi internal Pemprov. Sayangnya, TGUPP sendiri banyak masalah, seperti konflik internal.

Agar tak terulang, Trubus memberi saran Anies harus menguatkan kontrol pada seluruh bawahannya. “Seorang pemimpin publik yang kuat leadership-nya harus tidak boleh terlalu percaya pada anak buah atau orang terdekat, termasuk keluarga dan relasi-relasi dekatnya”

Sebenarnya menguatkan pengawasan, kontrol dsb, itu juga bagian dari leadership seseorang pemimpin, kan? Mungkinkah karena Anies kewalahan dengan tugasnya sebagai Gubernur karena tak ada wakilnya? Tapi kan sebagai Gubernur dia punya banyak staf dan tenaga ahli ya?

Sumber: detik.com





    close