Kebijakan Reklamasi Dinilai Jadi Pertarungan Antara Jokowi dan Anies

Potret Presiden Joko Widodo Bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Foto : CNN Indonesia

 

Dikutip dari CNN Indonesia (22/5/2020), usai penerbitan Perpres Nomor 60 Tahun 2020, reklamasi Teluk Jakarta yang diniali oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta merupakan pertarungan kebijakan antara Presiden Joko Widodo dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

 

Dalam jumpa pers virtual pada Kamis (21/5/2020), anggota koalisi seperti Kepala Advokasi LBH Jakarta, Nelson Simamora mengatakan, jika Pemprov DKI Jakarta sedang menggodok Perpres tersebut ke dalam peraturan daerah.

“Kita bisa melihat ada pertarungan kebijakan di sini antara pemerintah pusat yang diwakili oleh Jokowi dan pemerintah daerah yang diwakili oleh Anies,” kata Nelson.

Perpres 60 Tahun 2018 disebut Nelson telah offside. Yang mana, aturan itu seharusnya hanya mengatur tata ruang di perkotaan (Jabodetabekpunjur) seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan juga Cianjur.

Untuk Teluk Jakarta sendiri rupanya masuk ke area 12 mil dari bibir pantai atau wilayah pesisir, yang mana area ini sedang dirumuskan Pemprov DKI ke dalam raperda untuk mengatur zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menurut Nelson, sesuai pasal 138 dan 139 disebutkan bahwa Perpres ininantinya bisa dijadikan acuan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang akan berpotensi menabrak kewenangan pemda lainnya. Karena dinilai berpotensi melegalisasi perusakan Teluk Jakarta akibat reklamasi, maka koalisi menolak atas penerapan Perpres tersebut.


“Perpres ini memungkinkan terjadinya konflik pemerintah secara vertikal, mengingat keharusan penyesuaian dalam berbagai rencana tata ruang di provinsi maupun kota/kabupaten yang harus diikuti oleh pemerintah daerah,” ujarnya.