Pejabat UNJ Ditangkap KPK

Penangkapan Rektor UNJ oleh KPK Foto : CNN Indonesia

 

Dikutip dari CNN Indonesia (22/5/2020), Kabag Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dwi Achmad Noor akhirnya ditangkap oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp27, 5 juta dan US$ 1.200.

 

“Benar, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 11.00 WIB, KPK bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ungkap Deputi Bidang Penindakan KPK, Karyoto.

 

Penangkapan itu bermula saat pihak KPK mendapatkan informasi yang disampaikan oleh pihak Itjen Kemdikbud terkait rencana penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemdikbud.

 

Tim KPK bersama Itjen Kemdikbud akhirnya menindaklanjuti kasus tersebut dengan mengamankan Dwi Achmad Noor beserta barang bukti uang.

 

Karyoto menjelaskan, jika pada 13 Mei 2020 Rektor UNJ Komarudin diduga meminta kepada Dekan Fakultas dan lembaga di institusinya untuk mengumpulkan uang tunjangan hari raya (THR) masing-masing Rp5 juta melalui Dwi Achmad Noor. Yang mana, rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemdikbud dan beberapa staf SDM di Kemdikbud.

 

Pada 19 Mei 2020, dari delapan fakultas serta dua Lembaga Penelitian dan Pascasarjana UNJ terkumpul uang sebesar Rp 55 juta. Dan di hari berikutnya, Dwi membawa uang sebesar Rp 37 juta ke kantor Kemdikbud.

 

Dari uang tersebut, Karo SDM Kemdikbud mendapatkan uang sebesar Rp5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemdikbud sebesar Rp2,5 juta sementara Parjono dan Tuti selaku staf SDM Kemdikbud masing-masing diberikan Rp1 juta.

 

“Setelah itu Dwi Achmad Noor diamankan tim KPK dan Itjen Kemendikbud,” kata Karyoto.

 

Tak hanya memeriksa Dwi, pihak KPK juga melakukan serangkaian permintaan keterangan ke semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut seperti Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Sofia Hartati, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemdikbud Tatik Supartiah, Karo SDM Kemdikbud Diah Ismayanti, Staf SDM Kemdikbud Dinar Suliya, serta Staf SDM Kemdikbud Parjono.

 

Dikarenakan pihak KPK belum menemukan unsur pelaku penyelenggara negara, untuk itu pihak KPK akhirnya menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

 

“Sehingga selanjutnya dengan mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK, maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” kata Karyoto.

 

Sementara itu, pihak KPK juga telah mengimbau kepada penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi dan atau menerima gratifikasi di tengah pandemi wabah Covid-19 yang terjadi saat ini.