PKS soal Prabowo Masuk Kabinet: Kemarin Jadi Kompetitor, Sekarang Pembantu

Rancah.com – Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengomentari soal mantan calon presiden Prabowo Subianto yang akan membantu pemerintah dalam bidang pertahanan harus mengukur apakah sikap itu justru menurunkan marwahnya.

Dia menyebut pihak yang awalnya adalah pesaing kini malah ibarat menjadi pembantu.

“Beliaulah yang pertama kali harus mengukur apakah itu akan menurunkan marwah Beliau. Kemarin jadi kompetitor, sekarang jadi pembantu,” kata Hidayat di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019.

Meski begitu, ia memahami ketika setiap mengambil keputusan pasti sudah mempertimbangkan seluruh konsekuensi. Justru rakyat akan menilai hal ini akan secermat mungkin dan menjadi ukuran pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024.

“Kita sekali lagi tak punya kuasa untuk menyatakan tidak, karena itu bukan domain PKS. Tapi itu adalah domain Presiden untuk mengundang dan itu adalah hak Gerindra untuk menerima atau tak menerima. Semua silakan lakukan hak masing-masing, rakyat akan menilai dan rakyat akan memberikan keputusannya pada pemilu akan datang,” kata Hidayat.

Ia juga mengingatkan agar keputusan yang diambil Gerindra merupakan yang terbaik sehingga bisa mempertanggungjawabkan pilihannya.

“Kami tak merasa ditinggalkan ya, karena Pak Prabowo menyatakan koalisi itu sudah bubar. Jadi tak ada sekarang yang namanya koalisi. Jadi yang sudah bubar ya, tak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan. Jadi masing-masing menjalankan policy partai dan menjalankan sikap itu kepada rakyat, dan tentu pada Tuhan YME,” kata Hidayat.

Ia melanjutkan, hal itu sudah menjadi rasionalitas Gerindra. PKS sendiri memiliki rasionalitas yang berbeda. PKS juga yakin tak akan sendirian menjadi oposisi.

“Tapi yang jelas, merujuk UUD maka anggota DPR seluruhnya, apa pun partainya itu tugasnya adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah. Melakukan peran kontrol itu bisa jadi mengkritik pemerintah dan bisa jadi itu artinya sama saja dengan agenda PKS. Nomor 2, rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi, pemilik kedaulatan tertinggi itu bukan partai, bukan anggota Dewan, bukan presiden, tapi rakyat,” kata Hidayat.

Sumber: vivanews