Anies Baswedan Dinilai Menambah Beban Terkait Masalah PPDB DKI Jakarta Yang Dibawa ke DPR RI

Orangtua Calon Peserta Didik Baru (CPDB) dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Lakukan Audiensi Bersama Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI. Foto : kompas.com

 

Buntut panjang penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 via jalur zonasi di DKI Jakarta, membuat orangtua para calon peserta didik baru (CPDB) akhirnya mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menggelar demo, dan melapor ke ombudsman. Bersama dengan KPAI, mereka mengadukan keluhannya kepada anggota DPR RI saat melakukan audiensi di Komisi X DPR RI, pada Selasa (30/6/2020) kemarin.

 

Melansir dari laman kompas.com, Rabu (1/7/2020), para orangtua meminta agar PPDB jalur zonasi yang kini diterapkan, dibatalkan dan diulang sesuai petunjuk teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019. Tak hanya para orangtua, seorang calon siswi SMA berusia 14 tahun yang dinyatakan tidak lolos jalur zonasi meskipun tempat tinggalnya dekat dengan lokasi sekolah, juga diberikan kesempatan untuk menyatakan aduannya dalam audiensi tersebut. Calon siswa tersebut menyatakan, bahwa dirinya merasa diperlakukan tidak adil dengan adanya pertimbangan jalur zonasi berdasarkan usia.

 

“Saya juga mau sekolah. Saya mau sistem ini diulang. Ini tidak adil bagi saya. Mungkin kami cuma anak-anak tapi kami punya hak. Aku mau sekolah. Buat apa kami belajar tiga tahun, lalu melanjutkan sekolah itu pakai umur? Kami les orangtua susah payah bayar, sekarang masuk sekolah pakai umur,” katanya sambil terisak.

Baca Juga :   Viral Pengantin Berkalung Uang di Resepsi Pernikahan


Terkait kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hanya mengalokasikan kuota jalur zonasi 40 persen pada PPDB tahun ajaran 2020/2021, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan, jika seharusnya kuota dilebihkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB yang mengalokasikan kuota jalur zonasi sebesar 50 persen.

 

“Kami melihat ada kesalahan dalam mendahulukan faktor usia. Yang harus didahulukan dalam Permendibud itu jarak. Zonasi itu 50 (persen) bahkan bisa 60 persen bukan 40 persen,” ucap Dede.

 

Lebih lanjut Dede menyatakan, bahwa Komisi X bakal meminta jalur zonasi bukan lagi hanya bergantung pada jarak dan usia melainkan pada nilai.

 

“Ke depan kami dorong bukan hanya jarak tapi nilai. Walaupun bukan jalur prestasi,” kata dia.

 

Adanya berbagai keluhan dan aduan masyarakat mengenai PPDB, Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan menyebutkan, jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana menambah beban para calon orangtua murid lantaran sebagian orangtua dianggap sebagai masyarakat yang terdampak Covid-19, terutama dari segi ekonomi.

 

“Kalau kita kihat DKI Jakarta sebagai episentrum Covid-19, saya betul-betul merasakan (kesulitan) dari warga DKI Jakarta, terutama kondisi ekonomi. Mereka di rumah saat ini masih semaput. Bagaimana ada siswa yang tidak bisa membayar karena orangtuanya (kehilangan pekerjaan). Saya membayangkan yang terjadi saat ini di DKI bagaimana Gubernur dan Kadisdiknya absen merasakan permasalah yang dirasakan sehari-hari. Kalau tidak absen dia tidak akan tambah masalah,” ungkapnya.

 

Putra menambahkan, selaku mantan menteri pendidikan dan kebudayaan, Anies seharusnya paham mengenai permasalahan PPDB. Bukan malah tidak peduli setelah adanya protes bertubi-tubi dari orangtua dan siswa yang tidak diterima lewat jalur zonasi.

 

“Pak Gubernur mantan mendikbud harusnya paham, sering ketemu Komisi X sebelum diberhentikan Presiden, harusnya ngerti. Kalau disampaikan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 jelas kok. Gubernur Jawa Barat menyelesaikan, Jawa Tengah Pak Ganjar menyelesaikan, Jawa Timur menyelesaikan,” kata dia.

 

Terkait kisruh tersebut, Komisi X DPR RI memberikan sejumlah saran untuk Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kemendikbud. Kemendikbud diminta oleh Dede Yusuf agar segera berkoordinasi dengan Disdik DKI Jakarta untuk memperpanjang masa PSBB atau menambah kuota jalur zonasi.

 

“Sebetulnya ada beberapa opsi, salah satunya memperpanjang masa PPDB untuk zonasi ini. Opsi kedua menambah kuota misalnya per roombel (ruang belajar) atau per kelas bisa ditambah 4 hingga 6 anak,” ucap Dede.

 

Kendati demikian, Dede berpendapat jika menampung anak-anak yang tersingkir karena faktor usia maka tidak akan cukup.

 

“Jadi jalan satu-satunya saat ini adalah batalkan peraturan yang ada dan mengembalikan ke Permendikbud Nomor 44,” kata dia.

 

Di samping itu, Putra Nababan juga mengatakan bahwa Kemendikbud harus segera mengevaluasi juknis milik Disdik DKI Jakarta lantaran dianggap tidak adil dan mendiskriminasi siswa berusia muda.

 

“Tidak bisa dianggap remeh tapi evaluasi menyeluruh kenapa dalam waktu 1 bulan tanpa sosialisi mereka buat masyarakat DKI marah sampai harus demo itu melanggar protokol kesehatan untuk perjuangankan nasib anak-anaknya,” kata Putra.

Baca Juga :   Projo DKI Kecewa Jokowi Pilih Wishnutama Jadi Menteri, “Apakah dia pantas dibanding kami"