Kasus Corona Tembus 100 Ribu, Anggaran Pemerintah Telat Cair

corona

Rancah.com – Jumlah kasus positif virus corona (covid-19) di Indonesia resmi melewati angka 100.303 orang pada hari ini, Senin (27/07/20). Dari jumlah itu, sebanyak 58.173 orang sembuh dan 4.838 orang meninggal dunia.

Melansir laman CNN, Berdasarkan data global jumlah kasus virus corona di Indonesia masuk daftar ke-empat tertinggi di Asia dan nomor satu di Asia Tenggara. Di Asia, jumlah kasus virus corona Indonesia berada di bawah India 1,43 juta, Pakistan 274,28 ribu kasus, dan Bangladesh 223,44 ribu orang.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai tingginya laju jumlah kasus virus corona di Tanah Air tak terlepas dari masalah lambatnya pencairan dana penanganan. Begitu pula, dengan pencairan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Menurut catatan terbaru dari pemerintah, realisasi dana penanganan dampak corona baru mencapai Rp136 triliun atau 19 persen dari total pagu Rp695 triliun per 23 Juli 2020.

Realisasi terdiri dari anggaran perlindungan sosial yang baru mencapai 38 persen dari pagu, stimulus dan insentif UMKM 25 persen, insentif korporasi 13 persen, kesehatan 7 persen, dan dukungan untuk daerah 6,5 persen.

“Masalahnya masih bukan seberapa besar kekurangan anggaran, tapi bagaimana penyaluran anggaran, khususnya untuk kesehatan. Apalagi, ketika kasus sedang meningkat tinggi. Ini lambat sekali pencairannya,” ungkap Yusuf.

Padahal, ketika anggaran terlambat cair, maka seluruh mekanisme pencegahan hingga pemeriksaan kesehatan jadi ikut berjalan lamban. Hal ini jadi tak bisa menghalau pergerakan virus yang cepat menyebar dan menular dari satu orang ke orang lain.

Dengan kondisi ini, Yusuf menilai perlu ada terobosan baru dalam pelaksanaan penggunaan anggaran di bawah Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

“Perlu wewenang tambahan kepada komite untuk tidak hanya mempercepat, tapi juga investigasi dan beri saran kepada presiden, apa yang sebenarnya terjadi, apa kendalanya, dan lainnya. Kalau perlu buat tambahan regulasi untuk percepatan,” katanya. 

Regulasi ini bisa berupa pencairan dana di depan sebelum ada laporan kebutuhan dan verifikasi data untuk pencairan anggaran. Misalnya, Kementerian Keuangan memberikan dana lebih dulu kepada Kementerian Kesehatan, sehingga Kemenkeu tidak menunggu Kemenkes seperti prosedur normal. 

Jika dlihat dari sisi angka, setidaknya pemerintah perlu mengejar realisasi pencairan anggaran sebesar 15 persen per bulan sampai akhir tahun bila ingin realisasi mencapai 100 persen di pengujung 2020.

Target angka ini terasa perlu untuk mengukur efektivitas kebijakan dan kehadiran pemerintah, termasuk melalui Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Semoga ke depannya perekonomian di Indonesia dapat kembali normal seperti sedia kala. Aamiin.

0