Home Berita Nasional Tim Hukum Pasangan Jokowi-Ma’ruf Serahkan 19 Bukti ke MK, Ada CD-Rekaman

Tim Hukum Pasangan Jokowi-Ma’ruf Serahkan 19 Bukti ke MK, Ada CD-Rekaman

587
Tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menyerahkan berkas jawaban dan bukti untuk menghadapi sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di MK, Kamis (13/6/2019) Foto: Bil Wahid-detikcom

Rancah.com – Tim hukum capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyerahkan berkas jawaban dan bukti untuk menghadapi sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ada 19 bukti yang diserahkan. “Kalau kami sebetulnya lebih kepada argumentasi hukum, dan bukti-bukti yang kami serahkan tentu tidak sebanyak bukti-bukti yang diserahkan KPU dan Bawaslu. Hanya ada 19 bukti dan kemudian juga terdiri dari bukti surat ada CD, ada rekaman,” kata kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Baca :   Jokowi Tetapkan Pansel Calon Pimpinan KPK, Ini Nama-namanya

Yusril mengatakan, jawaban itu diberikan untuk merespons permohonan yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada 24 Mei. Tim hukum Jokowi tidak memberikan jawaban atas materi gugatan perbaikan.

“Jadi yang kami serahkan hari ini itu adalah tanggapan atau keterangan terhadap permohonan yang disampaikan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2019 yang lalu,” ujar Yusril.

Yusril berpendapat, perubahan pemohonan yang diajukan tim Prabowo-Sandiaga seperti sebuah permohonan baru. Menurutnya, berkas mana yang akan diperiksa menjadi wewenang hakim.

“Walaupun kita tahu belakangan terjadi perubahan penyempurnaan bahkan menurut kami sudah menyerupai suatu permohonan yang baru. Ya walaupun ini satu hal yang diperdebatkan tapi itu nanti tergantung pada sikap dari majelis hakim apakah yang diperiksa adalah permohonan tanggal 24 Mei atau setelah dilakukan perubahan,” kata dia.

Baca :   Soal Isu PAN Merapat ke Jokowi, Amien Rais: Omong Kosong

“Walaupun kami dengan keras akan menolak adanya perubahan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU dan hukum acara MK bahwa dalam hal sengketa pilpres ini permohonan itu tidak boleh dilakukan perubahan sama sekali,” imbuh Yusril. (Detik)


Loading...
Komentar Anda