Dokumen Hukum Sifatnya Rahasia Tidak Semua Orang Bisa Mengakses

Rancah.com – Sekarang ini sering kita dengar orang memperbincangkan persoalan hukum meski belum tahu pasti kebenarannya. Santer terdengar adalah mengenai apa apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baik itu proses penyelidikan, penyidikan dan rencana penggeledahan pun seolah publik tahu tanggalnya.

Perlu kita tahu dokumen yang masih menjadi bagian  dari proses suatu transaksi adalah arsip dinamis aktif yang sifatnya tertutup bagi yang tidak berkepentingan.


Arsip Dinamis adalah arsip yang masih aktif dipakai dalam proses penyelesaian suatu pekerjaan dan tertutup aksesnya bagi pihak diluar penciptanya. Kita tidak serta merta akan bisa mengakses informasi rahasia karena sudah ada UU NO 14 Tahun 2008 tentan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengatur tentang keterbukaan dan ketertutupan Informasi publik.

Di samping itu Arsip Nasional Repubik Indonesia (ANRI) pun telah mengeluarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembuatan Sistim Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Untuk mengamankan informasi dan  fisik arsip perlu dilakukan pemberlakuan klasifikasi keamanan akses terhadap arsip dimaksud untuk mengantisipasi dampak apabila terjadi kebocoran informasi kepada yang tidak berhak sehingga berdampak terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.

Selain itu keberadaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis ini juga dimaksudkan untuk melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Dalam  UU KIP terutama yang tercantum dalam pasal 17 huruf a Ada beberapa informasi yang dikecualikan di sana yang aksesnya perlu ada ijin dan aturan tertentu.  Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Untuk mengatasi hal tersebut dalam UU KIP pemerintah telah menyiapkan infrastruktur yang berupa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mempunyai tugas untuk menyajikan informasi publik ke pada masyarakat yang membutuhkannya.

Bila dilihat dari tugasnya, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 UU NO 14 Tahun 2008 tentang KIP, PPID mempunyai peran penting karena disitu terpaparkan dengan jelas bahwa PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Melihat beban kerja PPID tentunya penyiapan pejabat yang nantinya harus menjadi PPID harus mempunyai komitmen kuat dalam pengelolaan informasi sekaligus penyajiannya.

Jika kita semua memahami hal ini, tentunya kita bisa menjadi lebih bijak untuk menyikapi segala informasi yang kita terima. Apakah benar dan dapat dipercaya  informasi yang kita terima tersebut. Keributan soal  surat penggeledahan yang akan dilakukan KPK seolah melecehkan aparat hukum.

Jika keberadaan surat itu sudah bocor, tentunya itu adalah kecerobohan, tetapi saya menyangsikan jika surat itu sampai bocor mengingat sifatnya yang rahasia. Namun jika keberadaan surat itu belum diketahui tanggalnya dan media sudah ramai memberitakannya itu adalah kejahatan karena memberitakan hanya berdasarkan asumsi bukan fakta. Dan ini kadang membuat aparat hukum terganggu dengan kegaduhan yang ada karena asumsi asumsi publik begitu bebas tersebar.

Kehati-hatian dalam mengunyah informasi  adalah cara agar kita tidak ikut ikutan merunyamkan suasana. Pemahaman akan kerahasiaan  informasi dan validitas  sumber adalah pengetahuan yang harus kita punyai agar kita tak terkecoh informasi yang hembuskan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Semoga kita makin cerdas untuk mengunyah informasi yang ada.



    KOMENTAR