Home Uncategorized Prabowo Mengaku Inisiator UU Desa, Budiman Sudjatmiko: Dulu Kau Tak Ada, Tak...

Prabowo Mengaku Inisiator UU Desa, Budiman Sudjatmiko: Dulu Kau Tak Ada, Tak Layak Kau Jadi Pemimpin

Rancah.com – Politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko mempermasalahkan klaim capres nomor urut 02, Prabowo Subianto soal Undang-undang Desa.

Hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @budimandjatmiko pada Minggu (14/4/19).

Mulanya, Budiman Sudjatmiko menuliskan bahwa ketika Prabowo menjadi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tidak diundang saat pansus Rancangan UU DEsa.

Kemudian, Budiman menyebut bahwa saat rapat pansus UU Desa, tidak ada usulan apapun dari HKTI yang diketuai Prabowo.

“Gak pernah dengar..gak ada dlm notulensi RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) atau menerima demonstran atau delegasi HKTI yg diketuai pak Prabowo saat itu mengajukan usulan satu kalimat pun ke Pansus R-@UUDesa,” tulis Budiman.

Kemudian, Budiman Sudjatmiko menuliskan bahwa dulu ia berjuang untuk tanah petani lalu diculik Prabowo.

Budiman lantas menyindir Prabowo bahwa saat ini capres 02 itu mengaku membela petani.

Budiman kemudian menyebut bahwa perjuangan UU Desa tidak ada perjuangan dari Prabowo.

“Kami dulu berjuang demi “Tanah utk Petani”, kau buru & kau culik. Sekarang kau bilang membela petani. Dulu kami berjuang untuk @UUDesa, kau tak ada. Sekarang kau bilang yg menggagasnya. Ah tak layak kau pimpin Indonesia,” tulis Budiman.

Diketahui, pada debat kelima, Sabtu (13/4/18), di Hotel Sultan Jakarta, Prabowo menyebut bahwa dirinya inisator Undang-undang Desa.

Dia mengaku berkontribusi terkait pengesahan aturan tersebut saat menjabat Ketua Umum HKTI.

“Jadi dalam kesempatan ini, hanya untuk keterangan bahwa UU Desa itu sebetulnya sudah ada sebelum Bapak jadi presiden dan itu salah satu inisiatornya saya sendiri sebagai Ketua Umum HKTI,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan UU Desa itu merupakan hak rakyat. Karena itu, dia meminta tak ada politisasi terkait pengesahan aturan tersebut.

“Itu ada rekaman, semuanya ada, alhamdulillah itu sudah digolkan dan itu adalah hak rakyat dan itu tidak perlu untuk dipolitisasi dan itu adalah hak rakyat,” ujarnya.

Prabowo kemudian mempertanyakan klaim pemerintah yang sudah menguasai 51 persen Freeport. Jumlah itu, sambung Prabowo, berbanding terbalik dengan data soal sharing keuntungan yang didapatkannya.

“Kemudian juga dengan klaim bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan karena katanya kita akan menguasai 51 persen, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82 persen, jadi di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia?” ujarnya.

Penjelasan Budiman Sudjatmiko di tahun 2014

Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa Budiman Sudjatmiko menjelaskan mengenai proses RUU Desa yang salah satunya akan memberikan Rp 1 miliar untuk satu desa, yang diklaim oleh calon presiden Prabowo Subianto.

Menurut Budiman, sebelumnya RUU Desa tidak tertera dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Lahirnya UU Desa itu atas dorongan 40.000 kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara pada aksi demonstrasi Februari 2010 di Gedung DPR dan lapangan Monas.

Setelah aksi demo tersebut, akhirnya DPR sepakat memasukkan RUU Desa ke dalam Prolegnas.

“Setelah itu saya dan sesekali bersama (Wakil Ketua DPR) Priyo Budi Santoso mengunjungi berbagai daerah mendengarkan aspirasi dan keinginan para kepala desa tersebut,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (17/6/2014).

Budiman melanjutkan, DPR kemudian membentuk pansus RUU Desa dengan Achmad Muqowam sebagai ketua pansus, sementara dirinya beserta Chatibul Umam Wiranu dari Fraksi Demokrat dan Ibnu Munzir dari Fraksi Golkar sebagai wakil ketua pansus.

Salah satu perjuangan dalam RUU Desa, tutur Budiman, adalah mengalokasikan dana untuk desa sebesar 10 persen dari APBN. Namun, diputuskan bahwa dana desa sebesar 10 persen dari dana transfer daerah equivalen dengan 3 persen APBN.

“Tidak disebutkan nominal, hanya prosentase. Jadi UU Desa sama sekali tidak menyebutkan dana desa sebesar Rp 1 miliar,” kata Budiman.

Budiman mengaku, selama pembahasan RUU Desa di DPR, pansus tidak pernah mendengarkan opini, masukan atau usulan dari Prabowo hingga UU Desa disahkan pada Desember 2013.

Budiman tidak ingin Prabowo mengklaim seolah dirinya terlibat dalam memperjuangkan UU Desa sehingga dapat menyesatkan sejarah.

“Penjelasan ini mesti diberikan agar tidak ada pihak yang mengklaim seolah-olah merekalah yang memperjuangkan UU Desa apalagi memperjuangkan dana desa sebesar Rp 1 miliar,” pungkasnya.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here