Ratusan Remaja Ajukan Dispensasi Nikah: Ada Apa?

Image Credit: esensiana.com

Seminggu ini viral kabar tentang pengajuan dispensasi nikah sebanyak 237 perkara selama periode Januari-Juli 2020 di Jepara. Mirisnya, Dari angka tersebut sebanyak 52 persen pengajuan lantaran hamil di luar pernikahan. Artinya ada 124 pasangan mengajukan nikah lantaran terjatuh pada hubungan seks bebas dan sisanya atau 48 persen tidak hamil. Sedangkan selebihnya karena faktor usia yang belum sesuai aturan, tetapi sudah berkeinginan menikah, demikian informasi dari Ketua Panitera Pengadilan AgamaJepara, Taskiyaturobihah, di Jepara, Ahad (26/7) dikutip dari Republika online.

Ternyata kasus Jepara dua kali lebih rendah dibanding kasus di Bondowoso. Untuk diketahui, Pengadilan Agama (PA) Bondowoso mencatat ada 472pengajuan dispensasi nikah. Kepala Pengadilan Agama, Nur Chozin menjelaskan, “Selama enam bulan terakhir ada 472 perkara masuk untuk dispensasi kawin. Dan itupun sangat tinggi. Rata-rata usianya masih 16 hingga 18 tahun. Aturannya kan harus 19 tahun.  Karena pernikahan dini semacam ini, butuh support, pembinaan dan pembimbingan dari orang tua. Ada juga yang hamil duluan.” Demikian dikutip dari media daring petisi.co (24/7).

Dua fakta di atas adalah contoh kecil kasus dispensasi nikah yang terungkap di media. Jika dilakukan pendataan khusus tentang angka pengajuan dispensasi nikah di seluruh Indonesia, bisa jadi akan didapat angka fenomenal. Data ratusan remaja yang mengajukan dispensasi nikah ini senyatanya menegaskan 2 hal, yaitu 1) kebijakan ini dijalankan bersamaan dengan program pendewasaan usia perkawinan dan harapan menurunnya angka pernikahan dini, 2) dispensasi nikah ternyata menjadi ‘jalan keluar’ untuk memaklumi fenomena seks bebas di kalangan remaja.

Pertama, Kebijakan Dispensasi Nikah Berharap Turunnya Angka Pernikahan Dini

Kebijakan dispensasi nikah ini dijalankan bersamaan dengan upaya pendewasaan usia perkawinan. Dari kebijakan PUP ini, pemerintah mengharapkan dapat menurunkan angka pernikahan dini sehingga kelak remaja-remaja itu menikah dalam kondisi telah memiliki kesiapan untuk membina rumah tangga: kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sungguh sebuah tujuan yang sebenarnya harus didukung penuh jika saja antara tujuan dan langkah-langkah yang diambil selaras dan sejalan.

Fakta di lapang, tidak ada upaya sinkronisasi antara pihak keluarga, sekolah, dan pemangku kebijakan terkait pentingnya menyiapkan anak-anak saat masanya berumah tangga nanti. Tidak ada keterpaduan pengetahuan dan pengarahan tentang bagaimana menyiapkan sebuah keluarga tangguh yang memiliki ketahanan atas berbagai masalah baik internal maupun eksternal khususnya liberalisasi keluarga Muslim.

Tiga domain penentu kualitas masa depan penduduk sebuah negara itu berjalan sendiri-sendiri. Pihak keluarga berkutat dalam masalah mengatasi kesulitan ekonomi terlebih di masa pandemi. Melepas anak gadis secepat mungkin meskipun belum siap nikah merupakan salah satu jalan keluar jitu bagi mereka. Langkah ini diambil demi mengurangi beban ekonomi keluarga. Mereka tidak akan berpikir panjang tentang kemungkinan cerai dan segala macamnya. Yang penting bagi mereka, satu beban telah berkurang.

Adapun sekolah yang diharapkan dapat sekaligus menyiapkan siswa menerima tanggung jawabnya sebagai ayah dan ibu kelak, tidak bisa diharapkan perannya. Para siswa lulusan SMA/SMK kini justru lebih diharap langsung terserap sektor-sektor industri. Bahkan hal ini menjadi salah satu program prioritas yang tengah digencarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yaitu gerakan ” Pernikahan Massal” (Link and Match) antara pendidikan vokasi dengan dunia industri dan dunia kerja (DUDI). Menurut Nadiem Makarim, sebuah vokasi akan lengkap dengan kehadiran praktisi dan kurikulum yang mengikuti kebutuhan dari industri (Kompas online, 17/7).

Alih-alih menyelipkan muatan konsep keluarga harmonis dalam pengajarannya, para siswa justru disiapkan untuk semata memenuhi tuntutan pasar kerja. Dunia pendidikan telah mengkhianati amanat yang diembannya untuk mencetak insan siswa cerdas yang beriman dan bertaqwa. Sekolah-sekolah akhirnya tidak beda dengan balai latihan kerja.

Sedangkan pihak pemangku kebijakan menjadikan program pendewasaan usia perkawinan ini lebih kepada upaya penundaan kehamilan. Usia pasangan ideal menikah dinaikkan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan. Dalam istilah KIE disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu (bulelengkab.id). Sementara remaja telah dikenalkan dengan ‘seks aman’ menggunakan alat kontrasepsi ketika mereka mendapat sosialisasi tentang kesehatan reproduksi. Artinya, usaha-

Demikianlah, ketidakpaduan dan ketidakselarasan antara tujuan dan langkah menjadikan program pendewasaan usia perkawinan ini semakin jauh panggang dari api.

Kedua, dispensasi nikah menjadi ‘jalan keluar’ untuk memaklumi fenomena seks bebas di kalangan remaja.

Data yang terungkap dari Kantor Pengadilan Agama Jepara menunjukkan bahwa  persentase remaja yang meminta dispensasi nikah karena hamil duluan lebih tinggi dibandingkan yang memang berniat menikah muda. Ada 52% pasangan yang hamil duluan. Dari data ini dapat dibaca, ketika sepasang remaja melakukan seks bebas hingga hamil, mereka dapat menemukan jalan keluar untuk melegalkan hubungannya dengan mengajukan dispensasi nikah. Ini tersirat adanya pemakluman fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja karena apa yang mereka lakukan masih terwadahi dengan adanya dispensasi nikah ini.

Jadi, problem kesatu dan kedua sebenarnya saling bertolak belakang. Satu sisi ada upaya menurunkan angka pernikahan dini, sementara di sisi lainnya ada dispensasi nikah bagi pasangan-pasangan yang terlanjur hamil sebelum sah. Jika sudah begini, maka tidak akan pernah tercapai apa-apa yang menjadi tujuan awal.

Kritik atas Kebijakan Dispensasi Nikah

Dari paparan di atas, sebenarnya yang dibutuhkan oleh negeri ini bukan larangan nikah dini dan dispensasi nikah. Bangsa ini membutuhkan kepastian pengaturan pola interaksi antara lelaki dan perempuan baik dalam kehidupan umum maupun kehidupan khusus hingga jelas batasan-batasannya. Aturan yang sifatnya jelas dan memiliki sanksi tegas sebagai upaya preventif dan kuratif. Sejauh ini, tidak ditemukan pola khas interaksi antar lawan jenis dari peradaban lain sebagaimana Islam merincinya.

Peradaban Barat yang sekular mengadopsi konsep serba bebas (permisif). Mau pacaran ‘rasa pernikahan’, bisa. Menyukai sesama jenis, ayo. Menikah sebatas di kertas, tetapi masing-masing pasangan punya pacar di luar (open marriage), sah-sah saja. Inilah yang kebanyakan ditiru oleh sebagian besar masyarakat. Remaja justru merasa minder jika jomblo. Menjadi bahan bully-an jika masih mempertahankan virginitasnya. Bahkan tidak itu saja, kini di kalangan orangtua pun kerap diliputi kekhawatiran anaknya ‘tidak laku’ jika tidak pacaran. Akhirnya mereka membuka pintu lebar-lebar bagi sesiapa pacar anaknya dan sang anak yang plek meniru Barat ini pun hanyut dalam pola pergaulan ala Barat. Tanpa terasa mereka telah kehilangan identitasnya sebagai Muslim.

Sedangkan Islam memiliki aturan sempurna tentang pola interaksi ini. Beberapa di antaranya ialah, Islam mengatur batasan aurat, ketidakbolehan berdua-dua dengan dengan lawan jenis, larangan bercampur baur antara lelaki dan perempuan, larangan mendatangi tempat-tempat maksiat, larangan mendekati zina, hukum perwalian, hadhanah (pengasuhan anak) dan banyak lagi batasan-batasan yang bisa digali di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Jadi, jangankan seks bebas, mendekati perilaku yang menjurus pada zina saja dilarang.

Demikianlah. Jika peradaban Barat yang kini menjadi kiblat dunia menghasilkan generasi tanpa identitas, kiranya perlu berkaca pada sejarah panjang peradaban Islam yang memimpin dunia selama 13 abad. Dua pertiga luas bumi bersinar dalam Islam. Kala itu, fiqih Islam bukan sekadar wacana dan dijadikan mata pelajaran di sekolah-sekolah, tetapi fiqih Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai solusi atas persoalan umat manusia. Bukan hanya kesiapan nikah dan ketahanan keluarga yang didapat, generasi yang dilahirkannya pun merupakan generasi cemerlang dambaan umat.